Viralindonesia.co.id - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat dukungan dari salah satu fraksi di DPRD Banyuwangi. Iya, Pilkades di 51 desa yang akan berlangsung didukung fraksi Gerindra DPRD, namun dalam pelaksanaan harus diawasi secara ketat.

Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Banyuwangi, H. Naufal Badri, mengatakan dalam Pilkades biasanya ada kecenderungan menggunakan segala cara agar memang. Untuk itulah, peran pemerintah harus memberikan arahan kepada masyarakat dan figur bakal calon pemimpin desa.

Baca Juga : Anggota DPRD Banyuwangi Minta Pemerintah Kaji Pelaksanaan Pilkades Serentak

”Jual ini jual itu karena ambisi menang dan hal ini wajib dihindari. Pemerintah patut memberikan sosialisasi kepada masyarakat demokrasi tidak baik kalau ada money politic,” katanya, Sabtu (10/6/2023).

Demokrasi yang sebenarnya adalah memilih figur yang benar-benar mampu untuk menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang ada di desa tersebut. Kemudian menggali dan mengembangkan potensi yang ada untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tambah adik kandung (Alm ) Samsul Hadi Bupati Banyuwangi pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dalam era Reformasi itu.

H. Naufal menuturkan  bagi fraksi Gerinda Sejahtera, desa merupakan awal dari praktek demokrasi karena banyak efek pelaksanaan Pilkades yang mempengaruhi Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Sehingga kalau dari saja masyarakatnya sudah mengutamakan dapat uang daripada menemukan pemimpin yang amanah itu yang sangat berbahaya dan mempengaruhi pemilu legislatif dan pemilu-pemilu yang lain.  Sehingga hancurnya demokrasi dari situ,” ungkap, Ketua DPC Partai Gerindra Banyuwangi itu.

Untuk itu dia peristiwa yang sudah terjadi sebagai pembelajaran dan mengajak warga masyarakat untuk bersama-sama berupaya hidup bersih dengan memilih pemimpin yang mampu.

”Sehingga rakyatlah yang akhirnya akan menerima manfaatnya. Kalau pemimpinanya amanah maka rakyatnya akan hidup sejahtera,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, H. Basir, meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang bakal di laksanakan oleh sejumlah desa di Banyuwangi, Jawa Timur. 

Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, H.Basir Qodim, seharusnya pemilihan kepala desa (Pilkades) lebih baik  ditiadakan karena dampak negatif atau  mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya.

Dia menuturkan pihaknya mendukung pendapat atas kekhawatiran beberapa pihak pelaksanaan Pilkades serentak di Banyuwangi yang potensi berdampak negatif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Lebih baik Undang-undang (UU)- nya dirubah.atau diganti ke Aparatur Sipil Negara (ASN) atau kepala desa (Kades)-nya ditunjuk langsung oleh pemerintah.  Atau dengan cara pemerintah membuat lembaga khusus membimbing  para calon yang akan dipilih menjadi Kades,” pungkasnya