Banyuwangi - Sebagai langkah antisipatif menyongsong puncak
musim hujan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Pengairan melakukan akselerasi normalisasi secara menyeluruh pada Dam Garit di
Desa Alasmalang, Kecamatan Singojuruh.
Tindakan strategis ini diambil sebagai respon pembelajaran
dari peristiwa luapan air yang terjadi beberapa bulan sebelumnya, dengan fokus
pada peningkatan kapasitas tampung dan penguatan infrastruktur pengendali
banjir.
Kondisi sedimentasi yang kritis menjadi pendorong utama
dilakukannya intervensi ini. Tumpukan material endapan yang telah mencapai
ketebalan hingga tiga meter di dasar bendungan dinilai telah menggerus
signifikan kapasitas optimal dam, sehingga berpotensi memicu limpasan air saat
terjadi peningkatan debit sungai.
Riza Al Fahroby, Pelaksana Tugas Kepala DPU Pengairan
Banyuwangi, mengonfirmasi bahwa proses pengerukan sedimentasi skala besar telah
dimulai sejak awal Oktober.
“Kami menargetkan pekerjaan dengan volume material mencapai
8.268 meter kubik ini dapat diselesaikan dalam kurun sepuluh hari kerja. Upaya
ini kami lakukan untuk memulihkan kapasitas sungai dan memastikan sistem
pengairan lebih resilien menghadapi intensitas hujan tinggi,” jelas Riza.
Operasi normalisasi ini tidak hanya berorientasi pada aspek
teknis semata, melainkan juga menjadi bagian dari komitmen perlindungan
terhadap masyarakat. Berdasarkan evaluasi insiden banjir Juni lalu, dimana
kombinasi curah hujan tinggi dan pendangkalan saluran menyebabkan genangan di
permukiman, upaya pemulihan fungsi dam menjadi prioritas.
“Pengalaman sebelumnya menjadi pembelajaran berharga.
Intervensi yang kami lakukan saat ini diharapkan dapat meminimalisir potensi
terulangnya dampak serupa, khususnya bagi rumah pendatang yang terdampak
luapan,” tegas Riza.
Di balik fungsi utamanya sebagai pengendali banjir, Dam
Garit juga memainkan peran vital sebagai penopang ketahanan pangan di wilayah
Singojuruh. Bendungan ini menjadi sumber irigasi utama bagi 475 hektare lahan
pertanian padi yang tersebar di enam desa. Dengan demikian, normalisasi yang
dilakukan juga bertujuan menjaga stabilitas pasokan air untuk pertanian,
sekaligus menjamin keberlangsungan produksi pangan lokal.
Riza menegaskan bahwa pemeliharaan infrastruktur air semacam
ini merupakan bagian dari skema berkelanjutan yang dijalankan DPU Pengairan.
“Kami senantiasa melakukan evaluasi dan intervensi tepat waktu pada titik-titik
kritis di seluruh jaringan untuk memastikan layanan pengairan dan pengendalian
banjir berjalan optimal,” pungkasnya. (*)