BANYUWANGI — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mengimplementasikan program padat karya irigasi, sebuah inisiatif yang dirancang untuk memberikan manfaat ganda, baik bagi penguatan infrastruktur pertanian maupun stabilisasi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan ini secara simultan memperbaiki jaringan irigasi utama sekaligus menyerap tenaga kerja lokal dari kelompok prasejahtera.

Plt Kepala DPU Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fachroby, menjelaskan bahwa program ini sengaja dikonsepkan agar intervensi fiskal langsung menyasar kelompok rentan. Peserta yang terlibat diprioritaskan dari warga yang tercatat dalam Unit Gawat Darurat (UGD) Kemiskinan Banyuwangi serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Program ini menjadi stimulus penting untuk menjaga daya beli rumah tangga, menstabilkan ekonomi, dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa," ujar Riza. Ia menekankan bahwa padat karya irigasi adalah upaya intervensi pemerintah daerah yang efektif dalam memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.

Baca Juga : DPU Pengairan Intensifkan Normalisasi Sungai Antisipasi Puncak Musim Hujan

Pada tahun ini, kegiatan padat karya diselenggarakan di 12 titik jaringan irigasi krusial. Setiap lokasi melibatkan sekitar 30 tenaga kerja lokal, dengan durasi pekerjaan rata-rata selama 15 hari. Upah yang diterima para pekerja menjadi sumber pendapatan penting yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini secara tidak langsung turut menggerakkan perekonomian desa, di mana warung, pedagang, dan pelaku usaha kecil menerima dampak positif dari perputaran uang di masyarakat lokal.

Dari sisi teknis, program ini berfokus pada rehabilitasi infrastruktur pengairan yang selama ini menjadi tumpuan utama petani. Para pekerja padat karya melaksanakan normalisasi saluran, pengerukan sedimen, pembersihan material sampah, hingga pelebaran jalur air yang mengalami penyempitan. Dampak dari rehabilitasi ini terasa segera; debit aliran menuju sawah menjadi lebih lancar, mempermudah petani dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam manajemen distribusi air.

Riza Al Fachroby menegaskan bahwa dampak program ini bersifat berlapis. "Secara makroekonomi, program ini membantu daya tahan masyarakat prasejahtera, sementara secara teknis, program ini mendukung secara fundamental produktivitas pertanian kita. Warga mendapatkan pekerjaan, dan petani memperoleh saluran irigasi yang lebih baik," jelasnya.

Pemerintah daerah juga secara aktif mengimbau partisipasi kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dan jaringan irigasi, agar hasil perbaikan ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kesadaran dan tanggung jawab bersama dianggap krusial untuk memastikan keberlanjutan layanan air bagi sektor pertanian. (*)