Kolaborasi Seluruh Pemangku Kebijakan dalam Penanganan Stunting di Banyuwangi

$rows[judul]

BANYUWANGI - Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi, mengadakan pertemuan evaluasi pelaksanaan pemberian makanan tambahan, pada balita anak dibawah usia tiga tahun (Baduta) Stunting dan ibu hamil resiko tinggi (Risti).

Acara ini berlangsung di Blambangan ballroom El Hotel Royal dan resort yang berada di jalan Raya Jember No KM 7, Krajan, Dadapan, Kecamatan. Kabat, Banyuwangi, kamis (2/11/2023) mulai pukul 08.00 WIB - 12.00 WIB. 



Baca Juga : Wajah Baru Taman Agrowisata Banyuwangi, Bertebaran Bunga Bak Negeri Dongeng

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS), mengundang hadirkan peserta, dengan pertemuan secara luring dan daring di Ballroom Blambangan El Royal.


Pertemuan secara luring dihadiri oleh, Kepala dinas Sosial, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat se-Kabupaten Banyuwangi, Bendahara kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi, Kader BTS 217 desa/kelurahan, Ketua Bidang IV TP PKK Kabupaten Banyuwangi, Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi, dan kepala Puskesmas se-Kabupaten Banyuwangi.


Sementara itu, pertemuan secara daring dihadiri oleh kader TPK, kader posyandu, koordinator gizi puskesmas, koordinator KIA puskesmas, dan ketua TP PKK Desa.


Adapun seluruh peserta yang mengikuti dalam kegiatan ini yaitu berkisar 350 peserta. Tujuan dari rapat ini untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan.


"Kita kepingin meminta masukan-masukan di tahun 2024 itu bagaimana kita terus melakukan update seperti tadi dikatakan sama pak asisten, bagaimana kita menurunkan angka stunting begitu," ungkap Hanifan selaku kepala bidang kesehatan masyarakat.


Dalam rangka ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat fokus pada upaya penurunan angka stunting, salah satu inovasi yang saat ini dilaksanakan adalah inovasi Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS).


"Dalam BTS itu sendiri, Kabupaten Banyuwangi mengucurkan anggaran kurang lebih 7,7 Miliar ya untuk penanganan balita stunting dan ibu hamil resiko tinggi," jelasnya.


Dari anggaran tersebut langsung diturunkan kepada Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Lalu berdasarkan alamat atau by address, akan diketahui berapa balita Stuntingnya, dan berapa ibu hamil resiko tingginya. 


Hal ini akan mendapatkan bantuan makanan dalam berupa makanan seperti daging, telur, ayam dan lain sebagainya, yang diberikan kepada balita stunting atau ibu hamil resiko tinggi.


Dari hasil analisis yang sudah dikumpulkan di beberapa informasi data Dinas Kesehatan Banyuwangi, salah satu upaya untuk pencegahan stunting, mulai pada saat masa kehamilan. 


"Tadi dikatakan sama Dokter Andre, yaitu Dokter spesialis anak dikatakan bahwa sanya penyumbang, pada saat masa kehamilan itu kurang lebih di angka 20%, sehingga ini perlu dilakukan suatu penanganan dan pencegahan yang sedini mungkin. Sehingga nanti apabila ibu hamil yang memiliki resiko tinggi itu tidak melahirkan balita yang stunting," ujarnya.


Adapun seperti contoh ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), Kemudian ibu hamil dengan hipertensi, ibu hamil yang memiliki kekurangan gizi, terutama pada ibu hamil yang memiliki resiko akan melahirkan balita dengan berat badan lahir rendah (BBLR), karena BBLR itulah merupakan salah satu resiko akan terjadi stunting kalau tidak dilakukan penanganan dengan baik.


"Kita di Banyuwangi itu dalam penanganan stunting itu diupayakan pada balita yang kurang dari 2 tahun yang mendapatkan pemberian tambahan makanan (PMT). Sehingga nanti kalau misalkan ibu hamil ini yang resiko tinggi itu tidak melahirkan balita stunting, maka asupannya Dihentikan" katanya.


"tetapi kalau misalkan ibu yang resiko tinggi ini melahirkan balita stunting, maka bantuan ini diteruskan Sampai dengan balita atau ibu hamil itu tidak memiliki resiko, Intinya seperti itu," sambungnya.


Kepala bidang kesehatan masyarakat Hanifan menambahkan, dalam kegiatan ini stunting tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri, maka harus secara keseluruhan harus ikut terlibat di dalam penanganan stunting. 


"Tidak bisa hanya satu sektor, misalkan Dinas Kesehatan saja ya tidak bisa. jadi seluruh pemangku kebijakan seluruh sumber daya yang ada di kita itu, harus ikut berkontribusi di dalam penanganan stunting. Jadi kita bersinergis berkoordinasi Di dalam upaya penurunan dan penanganan stunting" pungkasnya.