Banyuwangi - Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi segera mengusu lkan 2 (dua) Rancangan peraturan daerah untuk dibahas pada bulan Maret 2025.

Kedua Raperda dimaksud antara lain Raperda Perubahan Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan usulan eksekutif serta Raperda inisiatif DPRD tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Ahmad Masrohan menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu proses Harmonisasi Raperda Perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disulkan oleh eksekutif ke kantor Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga : Komisi I DPRD Banyuwangi: Sosialisasi LBH Penting Agar Warga Tak Kesulitan Hukum

“Raperda Perubahan Perda tentang PDRD ini masih dalam proses Harmonisasi berarti sedang dalam tahap pengkajian untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, saat ini Bapemperda masih menunggu hasilnya,” ucap Masrohan saat dikonfirmasi, Senin (3/3/2025).

Sedangkan untuk Raperda inisiatif dewan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Banyuwangi sudah siap untuk dibahas baik secara substansi materi maupun administrasi.

“Raperda perlindungan pekerja migran  ini secara materi dan administrasi sudah siap untuk dibahas,” ucap politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Sempu ini.

Masrohan menambahkan bahwa pihaknya harus memberikan skala prioritas raperda raperda yang akan dibahas dengan menyesuaikan kebutuhan dan pengunaan anggaran.

Selain itu Raperda yang akan dibahas harus memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat, sehingga efektifitas dan efisiensi juga bisa dicapai dengan maksimal.

"Kita harus menyadari bahwa pembentukan perda membutuhkan anggaran yang besar, sehingga dari itu kita harus sadar pula bahwa raperda yang dibahas harus memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Ini adalah amanah yang harus kita pegang," pungkasnya.